Usut Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Kepala Pusat Pencahayaan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan penyidik mengecek beberapa saksi berkaitan sangkaan korupsi di Tubuh Pengurus Agunan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Selasa (26/1/2021).
Slot Online Terpercaya Salah satunya yang dicheck sebagai saksi ialah Direktur Khusus (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan. Berdasar situs sah BPJS Ketenagakerjaan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini dijabat Agus Susanto.
"AS sebagai Direktur Khusus BPJS Ketenagakerjaan," kata Leonard dalam info tercatatnya.
Tetapi, Leonard belum menjelaskan apa yang dipelajari penyidik Kejagung dari pengecekan itu.
Kecuali Dirut BPJS Ketenagakerjaan, beskal penyidik mengecek 8 orang saksi yang lain. Mereka ialah HRD sebagai Presiden Direktur PT FWD Asset Management, RP sebagai Direktur Bahana TCW Investment Management, AN sebagai Direktur Peningkatan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, dan BS sebagai Asdep Settlement Custody pada Deputi Direktur Sektor Keuangan.
Seterusnya, FEH sebagai Direktur COO PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, S sebagai Direktur Pengurus Investasi Departemen Pemantauan Pasar Modal 2A OJK, US sebagai Direktur PT Danareksa Investment Management, dan IR sebagai Kepala Kepentingan Pasar Saham pada BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016.
Pada Selasa (19/1/2021), berdasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021, Kejagung mulai panggil beberapa saksi berkaitan sangkaan korupsi pengurusn keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa saksi yang dicheck adalah petinggi dan pegawai kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.
"Awalnya, pada Senin (18/1/2021), team beskal penyidik sudah lakukan pemeriksaan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di teritori Jakarta Selatan dan mengambil alih data dan dokumen," tutur Leonard melalui info tercatatnya.
Penyidik Kejagung menyelidik sangkaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai investasi capai triliunan semenjak tahun 2020. Hal tersebut diutarakan Direktur Penyelidikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.
"BPJS sekarang ini masih kita saksikan sebab transaksi bisnisnya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai Rp43 triliun demikian, di reksadana dan saham," kata Febrie pada Selasa (29/12/2020).
